KemenPANRB beri Arahan Cara Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

SURAKARTA - Pada kontestasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2024 ini, Lapas Kelas I Semarang siap untuk maju lagi. Segala strategi dipersiapkan demi tercapainya predikat tersebut.

Pada tahap pembangunan ini, Lapas Semarang berkesempatan untuk mengikuti Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rabu (28/02/2024).

Baca juga: Peringatan Hari Ibu ke-94 Kumham Jateng Laksanakan Upacara di Lapas Purwokerto

Mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), sesi ini berjalan dengan format diskusi panel. 

Baca juga: Pisah Sambut Kalapas Tegal, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Jateng

Analisis Kebijakan Pertama KemenPANRB Nararia
Hastutiningtyas mengajak jajaran Kanwil Jateng untuk menyampalkan keluh kesahnya dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM).

Nampak perwakilan dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) "menyuarakan" apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dan kegelisahan selama melaksanakan Pembangunan Zl.

Baca juga: Kemenkumham Jateng Ikuti Rapat Koordinasi Bidang Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

Pada intinya, seluruh satuan kerja berharap keterbukaan terhadap catatan yang diberikan dari penilaian yang dilakukan oleh evaluator. Sehingga bisa menjadi evaluasi satuan kerja dalam berproses meraih WBK maupun WBBM pada intinya.

"Bapak ibu boleh kok menghubungi kami langsung untuk mengetahui dimana (letak) permasalahan tepatnya, " ujar Nararia dalam diskusi tersebut.

Baca juga: Yugo Indra Wicaksi Siap Pimpin Lembaga Pemasyarakatan Tegal

Terhadap masukan-masukan yang datang dari jajaran satker Kemenkumham Jateng, Nararia akan mengkompilasi dan membahasnya di tataran internal KemenPANRB untuk bahan menyusun kebijakan
yang lebih kompatibel.

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari, diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pembangunan Zona Integritas Lapas Semarang. Selain itu turut hadir dalam sesi diskusi ini Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Anggiat Ferdinan dan pejabat Administrasi dari Kantor Wilayah.

Baca juga: Lagi, 14 Isu Krusial RKUHP di Sosialisasikan

(Ari)